Digitalisasi Layanan Publik Menjadi Kunci Percepatan Reformasi Birokrasi
Administrator, 1 bulan yang lalu
|
23
Jakarta, 20 Januari 2026 - Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I KemenPANRB, Akhmad Hasmy, memberikan penguatan RB dan ZI pada acara Pencanganan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI pada seluruh jajaran di lingkungan BPSDM Hukum.
Beliau memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Hukum sebagai salah satu instansi yang meraih predikat tinggi dalam reformasi birokrasi. Reformasi lembaga bisa terwujud apabila unit di bawahnya juga mampu melaksanakan reformasi.
WhatsApp Image 2026-01-20 at 14.40.49 (1).jpeg231.25 KB Poin penting yang beliau tekankan pada pelaksanaan reformasi adalah digitalisasi. “Digitalisasi penting untuk memastikan reformasi telah berjalan untuk mempermudah layanan kepada penerima layanan,” imbuhnya.
Beliau juga menyoroti beberapa hal yang menjadi persoalan umum dalam pembangunan ZI seperti kurangnya kolaborasi dengan stakeholder, kesenjangan infrastruktur, dan inovasi yang hanya berfokus pada awarding tanpa adanya kebermanfaatan dan keberlanjutan.
Beliau berharap pembangunan ZI ini mampu memberikan pelayanan publik yang menjangkau seluruh penerima layanan, tidak berbelit-belit dan berorientasi pada kinerja.
Jakarta, 20 Januari 2026 - Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I KemenPANRB, Akhmad Hasmy, memberikan penguatan RB dan ZI pada acara Pencanganan dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan ZI pada seluruh jajaran di lingkungan BPSDM Hukum.
Beliau memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Hukum sebagai salah satu instansi yang meraih predikat tinggi dalam reformasi birokrasi. Reformasi lembaga bisa terwujud apabila unit di bawahnya juga mampu melaksanakan reformasi.
WhatsApp Image 2026-01-20 at 14.40.49 (1).jpeg231.25 KB Poin penting yang beliau tekankan pada pelaksanaan reformasi adalah digitalisasi. “Digitalisasi penting untuk memastikan reformasi telah berjalan untuk mempermudah layanan kepada penerima layanan,” imbuhnya.
Beliau juga menyoroti beberapa hal yang menjadi persoalan umum dalam pembangunan ZI seperti kurangnya kolaborasi dengan stakeholder, kesenjangan infrastruktur, dan inovasi yang hanya berfokus pada awarding tanpa adanya kebermanfaatan dan keberlanjutan.
Beliau berharap pembangunan ZI ini mampu memberikan pelayanan publik yang menjangkau seluruh penerima layanan, tidak berbelit-belit dan berorientasi pada kinerja.
_1768912145.jpeg)
_1768912145.jpeg?content-disposition=attachment)
