Semarang, — Balai Diklat Hukum Jawa Tengah pada Senin, 17 November 2025, menggelar rapat evaluasi kelulusan peserta Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kementerian Hukum melalui pertemuan daring. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pusat Teknis Kepemimpinan BPSDM Hukum, Mutia Farida, yang memimpin jalannya evaluasi bersama Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, para penguji, para coach, para pengajar, koordinator kelompok, serta tim evaluasi internal. Sebanyak 199 peserta Latsar dinyatakan telah menuntaskan seluruh rangkaian program pelatihan, sehingga momentum evaluasi menjadi tahap penting sebelum penetapan kelulusan resmi.

Dalam forum tersebut, Mutia Farida menekankan pentingnya memastikan bahwa seluruh proses pelatihan berjalan sesuai standar kompetensi kepemimpinan dasar yang menjadi fondasi bagi setiap calon aparatur negara. Evaluasi ini mencakup penilaian Level 1 dan Level 2, yang menjadi bagian dari kerangka evaluasi pelatihan berbasis reaksi dan pembelajaran. Ia juga mengapresiasi kerja keras para pengajar, mentor, dan tim pendukung yang telah mengawal peserta sejak tahap pembelajaran mandiri hingga aktualisasi di unit kerja masing-masing.

Hasil evaluasi reaksi Level 1, yang menilai respons peserta terhadap pengajar, metode pembelajaran, dan kualitas penyampaian materi, menunjukkan hasil sangat memuaskan. Peserta menilai materi yang diberikan relevan dengan kebutuhan birokrasi modern, sementara pendekatan pembelajaran dinilai interaktif dan membantu memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai dasar ASN. Tingginya tingkat kepuasan ini, menurut tim evaluasi, menjadi cerminan kualitas penyelenggaraan diklat yang terus diperbaiki dari tahun ke tahun.

Kegiatan evaluasi juga dihadiri perwakilan para pengajar dari 23 instansi mitra yang terlibat dalam penyelenggaraan Latsar sepanjang 2025. Di antaranya LAN RI, BDK Semarang, BDK Surabaya, BDK Denpasar, BPSDM Kementerian Agama, BNN, BRIN, BPSDM Yogyakarta, Bapelkes Semarang, serta sejumlah kementerian seperti Kehutanan, Keuangan, ESDM, dan Komdigi. Kolaborasi lintas lembaga ini disebut menjadi salah satu kekuatan utama dalam memperkaya perspektif pembelajaran dan memastikan calon ASN Kemenkumham memiliki kompetensi yang adaptif terhadap dinamika pelayanan publik nasional.