Semarang, 4 September 2025 – Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Jawa Tengah melaksanakan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan secara langsung oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

Kegiatan evaluasi ini menjadi tahapan penting setelah sebelumnya Badiklat Hukum Jateng berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), kini harus berjuang memperoleh predikat WBBM. Desk evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan pendalaman inovasi pelayanan, serta komitmen integritas yang telah diterapkan.

Kepala Badiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, menyampaikan bahwa ini merupakan wujud keseriusan Badiklat Hukum Jateng dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas, transparansi, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Evaluasi ini menjadi momentum untuk membawa Badiklat Hukum Jateng menuju predikat WBBM,” ujarnya.

TPN yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, menekankan bahwa predikat WBBM bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti nyata adanya transformasi dan reform yang dilakukan dan menggali keunggulan Satuan Kerja. Oleh karena itu, seluruh jajaran Badiklat Hukum Jateng diharuskan menunjukkan konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan dampak nyata bagi pengguna layanan.

Sebelumnya TPN melakukan verifikasi lapangan atas sarana dan prasarana layanan di Balai Diklat Hukum Jawa Tengah. Dalam kegiatan ini, Badiklat didampingi oleh Tim BPSDM Hukum dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

@kemenkum
@bpsdm_kemenkum
@kemenkumjateng
@infokemenkumjateng
#KementerianHukum
#LayananHukumMakinMudah
#KerjaTerlaksana
#BPSDMHukum
#BadiklatJatengPastiWBBM