Badiklat Hukum Jateng Koordinasi Sinergi dengan KPPN Semarang I
Administrator, 4 bulan yang lalu
|
6
Kamis, 5 Juni 2024 - Dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran, Badiklat Hukum Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan KPPN Semarang I.
Kabadiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, perdana melakukan koordinasi sinergi dengan Kepala KPPN Semarang I, Suwajianto. Melalui kesempatan ini, Kepala KPPN Semarang I, memberikan apresiasi kepada Balai Diklat Hukum Jawa Tengah menjadi salah satu satuan kerja yang dinilai sangat baik dalam pelaksanaan kinerja anggarannya.
Selanjutnya upaya percepatan dan optimalisasi terus akan dilakukan dalam meningkatkan pembelanjaan dana APBN. Juga peningkatan penggunaan teknologi dalam hal cara bayar melalui penggunaan sistem digitalisasi pembayaran.
Beberapa sistem digitalisasi pembayaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung hal tersebut adalah Rekening Virtual Account (VA) dengan menggunakan Cash Management Sistem (CMS) , Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Sistem Marketplace dan Digital Payment (Digipay).
Kabadiklat Hukum Jawa Tengah merespon tanggap akan hal tersebut dan memastikan Badiklat Hukum Jateng meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kinerja sesuai arahan dari KPPN Semarang I.
Kamis, 5 Juni 2024 - Dalam rangka meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam optimalisasi pelaksanaan anggaran, Badiklat Hukum Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan KPPN Semarang I.
Kabadiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan Sitorus, perdana melakukan koordinasi sinergi dengan Kepala KPPN Semarang I, Suwajianto. Melalui kesempatan ini, Kepala KPPN Semarang I, memberikan apresiasi kepada Balai Diklat Hukum Jawa Tengah menjadi salah satu satuan kerja yang dinilai sangat baik dalam pelaksanaan kinerja anggarannya.
Selanjutnya upaya percepatan dan optimalisasi terus akan dilakukan dalam meningkatkan pembelanjaan dana APBN. Juga peningkatan penggunaan teknologi dalam hal cara bayar melalui penggunaan sistem digitalisasi pembayaran.
Beberapa sistem digitalisasi pembayaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung hal tersebut adalah Rekening Virtual Account (VA) dengan menggunakan Cash Management Sistem (CMS) , Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Sistem Marketplace dan Digital Payment (Digipay).
Kabadiklat Hukum Jawa Tengah merespon tanggap akan hal tersebut dan memastikan Badiklat Hukum Jateng meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan kinerja sesuai arahan dari KPPN Semarang I.