Semarang - Menyelesaikan rangkaian pelatihan, 30 orang Pejabat Manajerial di jajaran wilayah kerja Badiklat Hukum Jateng, dinyatakan lulus saat kegiatan Penutupan Manajemen Risiko Organisansi Sektor Publik, pada Selasa (20/05).
Pelatihan yang dilangsungkan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Umum Pusdiklat Pengawasan BPKP, Hari Santosa.
Disampaikan dalam laporan evaluasi penyelenggaraan, Kepala Badiklat Hukum Jateng yang diwakili oleh Kasi Penyelenggaraan, Diah Yuli Pratiwi, membacakan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang memperoleh nilai 96,46.
Diumumkan pula tiga peserta yang memperoleh peringkat terbaik, antara lain peringkat ketiga Stefanus Lesu dari Kanwil Kemenkum NTT, pada peringkat kedua Meirina Saeksi dari Kanwil Kemenkun Kalimantan Timur, dan peringkat pertama Deny Harlianto dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.
Pelatihan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama antara Badiklat Hukum Jateng sebagai perpanjangan BPSDM Hukum dengan Pusdiklat Pengawasan BPKP.
Semarang - Menyelesaikan rangkaian pelatihan, 30 orang Pejabat Manajerial di jajaran wilayah kerja Badiklat Hukum Jateng, dinyatakan lulus saat kegiatan Penutupan Manajemen Risiko Organisansi Sektor Publik, pada Selasa (20/05).
Pelatihan yang dilangsungkan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), ditutup secara resmi oleh Kepala Bagian Umum Pusdiklat Pengawasan BPKP, Hari Santosa.
Disampaikan dalam laporan evaluasi penyelenggaraan, Kepala Badiklat Hukum Jateng yang diwakili oleh Kasi Penyelenggaraan, Diah Yuli Pratiwi, membacakan hasil evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang memperoleh nilai 96,46.
Diumumkan pula tiga peserta yang memperoleh peringkat terbaik, antara lain peringkat ketiga Stefanus Lesu dari Kanwil Kemenkum NTT, pada peringkat kedua Meirina Saeksi dari Kanwil Kemenkun Kalimantan Timur, dan peringkat pertama Deny Harlianto dari Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.
Pelatihan ini merupakan kolaborasi dan kerjasama antara Badiklat Hukum Jateng sebagai perpanjangan BPSDM Hukum dengan Pusdiklat Pengawasan BPKP.
