Kembali Gandeng Pusdiklatwas BPKP, Badiklat Hukum Jateng Luncurkan Pelatihan MROSP
Administrator, 4 bulan yang lalu
|
8
Semarang - Melanjutkan rangkaian pengembangan kompetensi bagi ASN Kementerian Hukum di wilayah kerja, Balai Diklat Hukum Jawa Tengah meluncurkan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP), Rabu (14/05).
Kembali menggandeng Pusdiklat Pengawasan BPKP, Badiklat Hukum Jateng menghadirkan 30 peserta yang seluruhnya para Pejabat Manajerial jajaran 10 Kanwil, antara lain Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pelatihan ini dijadwalkan selama 5 hari kerja mulai 14 s.d. 20 Mei 2025 melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kabadiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan, mewakili membacakan sambutan Sekretaris BPSDM Hukum dan membuka pelatihan secara resmi.
2.jpg492.59 KB "Kebutuhan akan pengetahuan penyelenggagaraan MR ini sejalan dengan pembangunan zona integritas, maka para pimpjnan dalam hal ini melalui para pejabat manajerial, perlu memahami lebih mendalam tentang Manajemen Risiko, sehingga dapat menjadikan gambaran yang jelas dalam meningkatkan kinerja organisasi." terangnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Martha Ully Nurfaqni, Subkoordinator Diklat kedinasan dan Manajerial Pusdiklatwas BPKP.
Semarang - Melanjutkan rangkaian pengembangan kompetensi bagi ASN Kementerian Hukum di wilayah kerja, Balai Diklat Hukum Jawa Tengah meluncurkan Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP), Rabu (14/05).
Kembali menggandeng Pusdiklat Pengawasan BPKP, Badiklat Hukum Jateng menghadirkan 30 peserta yang seluruhnya para Pejabat Manajerial jajaran 10 Kanwil, antara lain Kanwil Kemenkum Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pelatihan ini dijadwalkan selama 5 hari kerja mulai 14 s.d. 20 Mei 2025 melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Kabadiklat Hukum Jawa Tengah, Rinto Gunawan, mewakili membacakan sambutan Sekretaris BPSDM Hukum dan membuka pelatihan secara resmi.
2.jpg492.59 KB "Kebutuhan akan pengetahuan penyelenggagaraan MR ini sejalan dengan pembangunan zona integritas, maka para pimpjnan dalam hal ini melalui para pejabat manajerial, perlu memahami lebih mendalam tentang Manajemen Risiko, sehingga dapat menjadikan gambaran yang jelas dalam meningkatkan kinerja organisasi." terangnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut Martha Ully Nurfaqni, Subkoordinator Diklat kedinasan dan Manajerial Pusdiklatwas BPKP.
